Perjuangan Bangsa Indonesia Merebut Irian
Barat
Perjuangan
Diplomasi: Pendekatan Diplomasi
Dalam menghadapi
masalah Irian Barat tersebut Indonesia mula-mula
melakukan upaya
damai, yakni melalui diplomasi bilateral dalam lingkungan ikatan
Uni
Indonesia-Belanda. Akan tetapi usaha-usaha melalui meja perundingan secara
bilateral ini selalu
mengalami kegagalan. Setelah upaya-upaya tersebut tidak
mambawa hasil maka
sejak tahun 1953 perjuangan pembebasan Irian Barat mulai
dilakukan di forum-
forum internasional, terutama PBB dan forum-forum solidaritas
Asia-Afrika seperti
Konferensi Asia-Afrika. Sejak tahun 1954
masalah Irian Barat ini selalu dibawa dalam acara Sidang
Majelis Umum PBB,
namun upaya ini pun tidak memperoleh tanggapan yang positif.
Setelah upaya-upaya
diplomasi tidak mencapai hasil maka pemerintah mengambil
sikap yang lebih
keras yakni membatalkan Uni Indonesia-Belanda dan diikuti
pembatalan secara
sepihak persetujuan KMB oleh Indonesia pada tahun 1956.
Partai-partai politik
dan semua golongan mendukung terhadap upaya pembebasan Irian Barat ini. Selain itu perjuangan merebut Irian Barat diresmikan pemerintah
maka ditetapkanlah Soa-Siu di Tidore sebagai ibu kota provinsi Irian Barat dan Zainal Abidin Syah ditetapkan menjadi Gubernur pada tanggal 23 September 1956.
Perjuangan dengan
Konfrontasi Politik dan Ekonomi
Perusahaan-perusahaan milik Belanda yang diambilalih oleh
bangsa Indonesia pada bulan Desember 1957 tersebut antara lain Nederlandsche
Handel Maatschappij N.V. (sekarang menjadi Bank Dagang
Negara), bank Escompto di Jakarta serta Perusahaan Philips dan KLM. Pada
tanggal 17 Agustus 1960 Republik Indonesia secara resmi memutuskan
hubungan diplomatik dengan Pemerintah Kerajaan Belanda. Melihat hubungan
yang tegang antara Indonesia dengan Belanda ini maka dalam Sidang Umum PBB
tahun 1961 kembali masalah ini diperdebatkan.
Pada waktu terjadi ketegangan Indonesia dengan Belanda, Sekretaris Jenderal
PBB U Thant menganjurkan kepada salah seorang diplomat Amerika Serikat
Ellsworth Bunker untuk mengajukan usul penyelesaian masalah Irian Barat.
Pada bulan Maret 1962 Ellsworth Bunker mengusulkan agar pihak Belanda
menyerahkan kedaulatan Irian Barat kepada Republik Indonesia yang dilakukan melalui
PBB dalam waktu dua tahun. Akhirnya Indonesia menyetujui usul Bunker tersebut
dengan catatan agar waktu dua tahun itu diperpendek. Sebaliknya Pemerintah
Kerajaan
Belanda tidak mau melepaskan Irian bahkan membentuk negara “Boneka”
Papua. Dengan sikap Belanda tersebut maka tindakan bangsa Indonesia dari
politik konfrontasi ekonomi ditingkatkan menjadi konfrontasi segala bidang.
Tri Komando Rakyat
(Trikora)
Tindakan Belanda dengan mendirikan negara “Boneka” Papua itu merupakan
sikap yang menantang kepada bangsa Indonesia untuk bertindak cepat. Oleh
karena itu pemerintah segera mengambil tindakan guna membebaskan Irian Barat.
Pada tanggal 19 Desember 1961, Presiden Soekarno dalam suatu rapat raksasa di Yogyakarta
mengeluarkan komando yang terkenal sebagai Tri Komando Rakyat
(Trikora) yang isinya sebagai berikut.
1) Gagalkan pembentukan “Negara Papua”
bikinan Belanda kolonial.
2) Kibarkan Sang Merah Putih di
Irian Barat tanah air Indonesia.
3) Bersiaplah untuk mobilisasi
umum guna mempertahankan kemerdekaan dan
kesatuan tanah air dan bangsa.
Dengan dikeluarkannya Trikora maka mulailah konfrontasi total terhadap Belanda dan
pada bulan Januari 1962 pemerintah membentuk Komando Mandala
Pembebasan Irian Barat yang berkedudukan di Makasar
Tidak ada komentar:
Posting Komentar